Laporan Khusus: Ancaman Mengerikan Wabah PMK, Nasib Peternak Jadi Taruhan

Laporan Khusus: Ancaman Mengerikan Wabah PMK. (Sariagri/Faisal Fadly)

Editor: Dera - Jumat, 17 Juni 2022 | 17:00 WIB

Sariagri - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak seakan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Pasalnya, Indonesia sebelumnya butuh waktu selama 98 tahun agar terbebas dari wabah tersebut, namun pada tahun 2022 wabah ini kembali merebak di Tanah Air.

Dari hasil penelusuran Tim Riset Laporan Khusus Sariagri, kasus PMK pertama kali dilaporkan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada 28 April 2022 sebanyak 402 ekor sapi potong. Namun belum sampai dua bulan, wabah ini meluas begitu cepat ke 18 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan informasi dari siagapmk.id, jumlah ternak yang terinfeksi PMK pada Kamis, 16 Juni 2022 sebanyak 173.619 ekor ternak yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. Namun lebih dari 90 persen, hewan ternak yang terpapar PMK adalah sapi, di mana 825 ekor di antaranya mati akibat penyakit ganas tersebut.

Laporan Khusus: Ancaman Mengerikan Wabah PMK. (Sariagri/Faisal Fadly)
Laporan Khusus: Ancaman Mengerikan Wabah PMK. (Sariagri/Faisal Fadly)

Jika melihat dari sebaran peta penyakit mulut dan kuku, Jawa Timur merupakan provinsi dengan kasus PMK tertinggi yaitu sebanyak 68.155 ekor, disusul Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 25.625 ekor, Aceh sebanyak 23.158 ekor, Jawa Tengah 20.429 ekor dan Jawa Barat sebanyak 14.691 ekor.

Laporan Khusus: Ancaman Mengerikan Wabah PMK. (Sariagri/Faisal Fadly)
Laporan Khusus: Ancaman Mengerikan Wabah PMK. (Sariagri/Faisal Fadly)

Wabah PMK Menggila, Peternak Rugi Ratusan Miliar

Meski pemerintah berjanji akan mengendalikan PMK dengan cepat, namun faktanya peternak sudah mengalami kerugian luar biasa.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika bahkan menilai pemerintah lamban dalam pengendalian dan penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, bahkan pihaknya memprediksi kerugian peternak saat ini mencapai Rp254,45 miliar.

Pihaknya pun mendesak pemerintah untuk segera mempercepat proses vaksinasi ternak agar wabah PMK bisa dikendalikan.

“Ombudsman menyarankan agar Kementerian Pertanian bersikap profesional, menjalankan semua tugas dan kewenangannya dalam melakukan penanggulangan dan pengendalian penyakit PMK sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Serta membangun koordinasi dan jejaring lintas stakeholder dalam penanggulangan dan pengendalian penyakit PMK,” ungkap Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya pada Kamis (16/6/2022).

Senada dengan Ombudsman, Pemimpin Komunitas Sapi Bagus Indonesia (KOSBI) sekaligus owner sapibagus, Edy Wijayanto mengatakan ada banyak kerugian yang dialami para peternak, misalnya sapi potong yang terjangkit PMK akan mengalami susut badan dan kualitas produksi susu sapi perah menurun, namun kerugian terbesar yaitu ketika hewan ternak mati.

“Jadi kerugiannya luar biasa, bisa dibayangkan itu kalau sapi perah biasanya masa-masa produktif umur 2- 6 tahun, apabila harus dipotong baru menghasilkan susu 1 tahun maka kerugiannya cukup besar. Sapi potong juga sama, berat badan susut, lalu potong paksa, maka ketika dijual harga menjadi setengahnya," ujar Eddy saat diwawancarai Tim Laporan Khusus Sariagri.

Pihaknya bahkan menyebut bahwa bantuan pemerintah sangat minim, sehingga para peternak benar-benar berjibaku sendiri mengatasi wabah PMK.

"Pemerintah ini agak teledor dan anggap remeh. Menurut saya virus PMK ini tuh pasti dari luar negeri, kenapa? karena kan kita sudah bebas hampir 32 tahun ya, berarti kan kalau virus itu masih ada ketularnya bukan sekarang, mungkin 10-20 tahun lalu," pungkasnya.

PMK Bikin Peternak Menangis Histeris

Viral wanita menangis lihat sapi peliharaannya mati misterius (Twitter)
Viral wanita menangis lihat sapi peliharaannya mati misterius (Twitter)

Bagi peternak, sapi bukan hanya hewan peliharaan, tapi juga dianggap sebagai tabungan untuk jaminan masa depan keluarga. Jika sapi mati, peternak rugi karena kehilangan harta paling berharga.

Bahkan, seorang peternak di Desa Tempursari, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menangis histeris lantaran sapinya mati akibat terjangkit PMK. 

Ia menangis histeris saat menjumpai sapi betina yang tengah hamil tua mati akibat terjangkit wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Tangisnya kian pecah lantaran sapi seharga Rp25 juta itu merupakan satu-satunya harta berharga miliknya. Padahal, hasil penjualan sapi itu rencananya akan digunakan untuk biaya pendidikan dan modal usaha.

Kesedihannya mungkin hanya sebagian kecil dari keterpurukan peternak di Tanah Air yang juga mengalami hal serupa akibat PMK.

Wabah PMK Bikin Pemerintah Ketar-ketir?

Jika melihat bagaimana sejarah Indonesia bisa bebas dari wabah tersebut, jelas hal itu tak mudah dan harus melewati proses cukup panjang yaitu selama 98 tahun.  

Berikut sejarah Indonesia bebas PMK. 

  • Tahun 1887, PMK masuk melalui importasi sapi perah dari Belanda dan beberapa kali mewabah.
  • Tahun 1983, wabah PMK terakhir di Jawa dan berhasil diberantas dengan vaksinasi massal.
  • Tahun 1986, deklarasi secara nasional terhadap status Indonesia bebas PMK.
  • Tahun 1990, pengakuan status bebas PMK di Indonesia oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE).

Lalu, bagaimana langkah jitu kementan mengatasi PMK di tahun 2022? 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa untuk menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak membutuhkan anggaran sekitar Rp4,42 triliun. Pihaknya mengklaim wabah ini bisa segera dikendalikan dengan tiga langkah tepat. 

Pertama, Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak untuk menerapkan strategi intelektual sebagai langkah percepatan. Kedua, menerapkan strategi manajemen sebagai langkah penguatan. Ketiga, strategi perilaku sebagai langkah bersama dalam menghilangkan PMK.

"Jadi sebenarnya PMK ini dapat disembukan dan tidak menular ke manusia. Tetapi kita harus waspada dan terus bekerja. Yang terpenting tidak boleh membangun kepanikan karena itu sangat berbahaya," ungkap Mentan.    

Sedangkan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga mengatakan pemerintah telah mempersiapkan pengadaan 3 juta dosis vaksin PMK darurat. Pengadaan tahap pertama vaksin darurat sebanyak 800 ribu dosis dan tahap selanjutnya 2,2 juta dosis.

“Sebagian vaksin tahap pertama telah tiba pada hari minggu, 12 Juni 2022 lalu sebanyak 10.000 dosis dan telah dilakukan vaksinasi perdana pada 14 Juni 2022 lalu di dua peternakan sapi rakyat yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa-Timur," kata Kuntoro dalam update perkembangan penanganan PMK di Indonesia secara virtual, pada Kamis (16/6/2022).

Kementan juga mengklaim jika stok hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 2022 aman, bahkan surplus sebanyak 391.433 ekor.

"Stok khusus hewan kurban tahun ini adalah 2.205.660 ekor, sementara data kebutuhan hewan kurban sampai dengan hari ini adalah sebesar 1.814.402 ekor. Pemerintah sangat optimis memiliki surplus hewan kurban sejumlah 391.258 ekor," pungkasnya. 

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah menilai wabah PMK tetap akan krusial ketika menjelang Hari Raya Idul Adha 2022, di mana umat muslim akan membutuhkan lebih banyak hewan kurban.

"Hal yang dikhawatirkan adalah wabahnya tak terkendali, berarti ada percepatan yang luar biasa dan ini bisa menghambat supply hewan kurban, diprediksi seminggu sebelum Idul Adha otomatis ini akan mengurangi jumlah dan ada kenaikan inflasi,” ungkap Rusli kepada Tim Laporan Khusus Sariagri.

"Kalau ini akhirnya ga terkendali, ya kelangkaan daging domestik secara masif bakal terjadi, dan ini menambah inflasi daging global dan impor dari Austalia yang sudah mulai naik,” sambungnya.

Meski setuju jika wabah PMK tidak diberikan status Kejadian Luar Biasa (KLB) agar tidak membuat kepanikan di masyarakat. Namuni Rusli meminta ada 'gerak senyap' dari pemerintah, seperti vaksinasi, lokalisasi pasar hewan kurban, serta mengerahkan mahasiswa dokter hewan untuk vaksinasi dalam persiapan Idul Adha.

Di sisi lain, Dosen Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Brawijaya, drh. Widi Nugroho justru secara blak-blakan mengungkap jika angka kasus PMK jauh lebih besar dari yang disampaikan pemerintah. Menurutnya, sebagian petugas di lapangan tidak sempat melaporkan angka kasus PMK karena faktor kelelahan. Terlebih, jumlah dokter hewan di Indonesia saat ini tidak cukup dalam menangani wabah PMK.

"Mereka lebih memilih untuk mendedikasikan waktunya untuk mengobati hewan sakit daripada melaporkan. Jumlah petugas juga kurang, sehingga saya sangat percaya angkanya jauh lebih besar daripada itu," katanya kepada Tim Laporan Khusus Sariagri.

Baca Juga: Laporan Khusus: Ancaman Mengerikan Wabah PMK, Nasib Peternak Jadi Taruhan
Laporan Khusus (PROSES EDIT)

"Kalau kita bicara semuanya ingin melibatkan dokter hewan jelas tidak cukup (jumlahnya), tapi (jika) kemudian kita bekerja sama dengan stakeholder lain, seperti peternak, pedagang, TNI/Polri, ekonom dan sarjana lainnya, maka saya kira kita bisa mengatasi wabah PMK. Kalau kita punya vaksinasi seperti dahulu, maka saya optimis kita bisa mencapai bebas PMK 10 tahun kedepan. Tetapi kalau kita tidak disiplin dan vaksinasinya tidak maksimal kita tidak akan bebas," sambungnya. 

Menurutnya, PMK merupakan wabah yang sangat besar dan merugikan dunia peternakan. Bahkan ia mengatakan bahwa PMK menjadi penyakit nomor satu yang merugikan peternakan sapi di seluruh dunia.

Tim Laporan Khusus: 

Reporter: Rashif Usman

Riset: Putri Ainur Islam

Grafis: Faisal Fadly

Video Terkait