Register Login

Home

Pertanian

Perikanan

Kehutanan

Ekonomi

Energi

Teknologi

Agri Video

Galeri

Lapsus

Indeks
Home>Peternakan

PMK Semakin Meluas, Dedi Mulyadi: Ini Ada Problem Besar tapi Dianggap kecil

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi. (Antara/ Ali Khumaini)

Penulis: Rashif Usman, Editor: Tatang Adhiwidharta - Kamis, 9 Juni 2022 | 18:20 WIB

Sariagri - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Pertanian segera mengatasi wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Pasalnya hewan ternak yang mati akibat PMK semakin meluas di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu disampaikan ketika Rapat Dengar Pendapat bersama Eselon 1 Kementan, Rabu (8/6).

"Ini ada problem besar tetapi dianggap kecil," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya.

Dedi mengungkapkan bahwa langkah pertama yang seharusnya dilakukan Kementan adalah memusnahkan hewan yang telah terkena PMK agar tidak menular ke yang lain. Selanjutnya hewan tersebut diganti oleh Kementan.

Ia menuturkan apabila harus menunggu vaksin, maka akan memakan waktu yang lama. Sementara tidak semua orang adalah peternak besar yang bisa mengasuransikan hewan ternaknya. Banyak peternak yang hanya memiliki satu hingga empat ekor dan itu disiapkan untuk kebutuhan Idul Adha.

"Seharusnya negara merumuskan kebijakan awal dulu untuk memusnahkan dan mengganti, kemudian mengoordinasikan ke seluruh gubernur panggil seluruh wali kota/bupati sampaikan bahwa ada ancaman pada rakyat kita," ucapnya.

Dedi pun meyakini untuk menangani hal tersebut Kementan tidak memiliki data sebaran dokter hewan di daerah. Padahal adanya data tersebut bisa sangat membantu ternak di daerah yang terkena PMK.

"Saya setiap hari bertemu dengan peternak, tidak ada mereka pengetahuan soal PMK. Saya pastikan tidak ada dokter hewan yang ke kandang, tidak ada disinfektan ke kandang, tidak ada suntik vitamin, kalaupun ada itu sampel. Turun instruksi, datang tiga orang, foto selfie kemudian balik lagi. Ini problem," ucapnya.



Baca Juga: PMK Semakin Meluas, Dedi Mulyadi: Ini Ada Problem Besar tapi Dianggap kecil
Komisi IV DPR Minta Kementan Tak Sepelekan PMK