DPR Minta Kementan Musnahkan Ternak Terjangkit PMK

Peternakan sapi. (Pixnio)

Editor: Arif Sodhiq - Senin, 23 Mei 2022 | 19:50 WIB

Sariagri - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyarankan pemerintah memusnahkan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK). Tindakan ini sebagai langkah cepat dan tepat untuk mengatasi wabah penyakit itu.

Dia mengingatkan pemerintah untuk memberikan dana kompensasi kepada peternak yang ternaknya terjangkit PMK dan harus dimusnahkan.

"Perlu ada kebijakan fundamental yang ekstrem. Kalau ada ternak yang sakit maka musnahkan dan negara memberi (dana) pengganti," ujar Dedi dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian, Bulog dan PT. Berdikari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Dedi mengatakan, dirinya sudah memantau ke lapangan terkait PMK. Menurut dia, ada beberapa temuan antara lain tingkat pengawasan terkait wabah masih lemah karena minimnya tenaga teknis dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyakit itu.

"Kalau dikatakan kepala, kaki dan jeroan tidak bisa dikonsumsi, maka tidak ada jaminan di tingkat masyarakat daging tersebut tidak dikonsumsi. Apa bisa dijamin orang-orang tidak jahat karena dunia peternakan kita masih kacau," katanya.

Dedi mengingatkan Kementan untuk segera mengambil langkah cepat dan tepat karena sebentar lagi masyarakat muslim di Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dia berharap persoalan PMK tidak bergeser pada isu lain yang dapat merugikan pemerintah.

Dalam Raker itu, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema meminta Kementan mengidentifikasi asal muasal PMK di Indonesia agar pemerintah tidak salah dalam menentukan solusi. 

Baca Juga: DPR Minta Kementan Musnahkan Ternak Terjangkit PMK
Mentan Sebut Potensi Kerugian Akibat PMK Bisa Capai Rp9,9 Triliun 

Dia meminta pemerintah mengidentifikasi masalah seacara rinci dan pasti.

"Kalau mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian, saya menyimpulkan tidak ada masalah terkait PMK ini, dua pekan bisa dikonsumsi dan tidak mengkhawatirkan," katanya.

Wabah PMK pertama kali terjadi pada tahun 1887 dan baru tahun 1997 dinyatakan Indonesia bebas PMK. Artinya seratus tahun baru bisa menyelesaikan wabah itu.

"Karena itu dia ada kemajuan apa PMK bisa diatasi dalam waktu cepat, perlu penjelasan dari pemerintah," pungkasnya.

 

Video Terkait