Respon Cepat Kendalikan PMK, Mentan SYL Bantu Obat-obatan di Sumedang

Agenda pertama menurutnya adalah agenda temporary, yaitu dengan pengadaan vaksin, melakukan vaksinasi darurat, dan pembatasan lalu lintas hewan serta produk hewan. (Biro Humas)

Editor: M Kautsar - Kamis, 19 Mei 2022 | 11:00 WIB

Sariagri - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno melihat secara langsung pengobatan terhadap hewan ternak yang terkonfirmasi positif penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Menurut Syahrul, pengobatan ini merupakan upaya pemerintah dalam merespon PMK secara cepat agar tidak menular terhadap hewan lainya.

"Proses yang saat ini terus berjalan antara lain melakukan intervensi obat-obatan seperti vitamin, antibiotik dan termasuk obat herbal yang biasa dibuat dengan kearifan lokal daerah tertentu. Alhamdulillah yang dipakai ternyata penyembuhannya sangat cepat," ujar Syahrul, Rabu (18/5/2022).

Syahrul mengatakan upaya penyembuhan hewan ternak yang terjangkit wabah PMK sudah dilakukan secara masif sehingga tingkat kematianya bisa ditekan secara maksimal. Oleh karena itu, Syahrul meminta agar masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah terus bekerja secara cepat.

"Hari ini saya bersama Anggota Komisi IV melihat langsung upaya pemerintah di Sumedang. PMK memang ada tapi PMK dapat disembuhkan dan tidak menular kepada manusia," katanya.

Di samping itu, Syahrul memastikan bahwa ketersediaan hewan ternak menjelang hari raya Idul Adha dalam kondisi yang cukup aman. Wabah PMK tidak memiliki pengaruh besar atau dampak buruk terhadap ketersediaan.

Baca Juga: Respon Cepat Kendalikan PMK, Mentan SYL Bantu Obat-obatan di Sumedang
Pemprov Jateng Bentuk Unit Reaksi Cepat Mencegah PMK pada Ternak

"Ketersediaan dalan menghadapi Idul Kurban beberapa bulan kedepan semua sudah dalam proses persiapan yang sebaik-baiknya. Tentu kita juga berharap daerah-daerah yang terkena langsung melakukan lockdown," katanya.

Syahrul menambahkan, kebijakan lockdown dapat dilakukan oleh posko darurat cepat tanggap yang dikordinir langsung oleh para kepala daerah baik bupati maupun walikota. Posko tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan gubernur sampai pemerintah pusat.

Video Terkait