Pemerintah Diminta Tegas Tegakkan Aturan Pengunggasan Nasional

Ilustrasi - Peternakan ayam . (Antara)

Editor: Arif Sodhiq - Kamis, 14 Oktober 2021 | 16:40 WIB

Sariagri - Direktur Eksekutif Institut Keadilan dan Kebijakan publik (INSKKEP) William Yani Wea mengatakan pemerintah harus tegas dalam menegakkan peraturan terkait pengunggasan nasional. Menurut William, pemerintah harus meninjaklanjuti tuntutan peternak rakyat yang berunjuk rasa pada 11 Oktober 2021.

Dia menilai karut marutnya kondisi perunggasan nasional saat ini adalah bukti kurang baiknya pengaturan, strategi serta kebijakan yang diambil Menteri Pertanian (Mentan) maupun Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Jangan serahkan urusan perunggasan nasional ke swasta. Pemerintah harus tegas," ujar William, Rabu (13/10/2021).

William menjelaskan, saat ini perusahaan pengunggasan besar membudidayakan ayam dari hulu ke hilir mulai pakan hingga pendistribusiannya. Padahal, Permentan Nomor 32 Tahun 2017 menyebutkan pelaku usaha integrasi hanya boleh melakukan budidaya sekitar 2 persen, sedangkan 98 persen untuk peternak rakyat.

"Yang terjadi, perusahaan perunggasan besar membudidayakan ayam dari hulu ke hilir. Peternak rakyat semakin mati," ungkapnya.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Tegas Tegakkan Aturan Pengunggasan Nasional
Mentan: Presiden Dengarkan Keluhan Peternak

Selain itu,kebijakan menekan produksi livebird dimulai dari importasi bibit ayam broiler atau Day Old Chick Final Stock (DOC FS) masih berlebih sehingga menyebabkan kelebihan pasokan ayam hidup dibanding permintaan di masyarakat.

“Jumlah ayam oversupply sepanjang 2021 merupakan dampak kuota impor ayam GPS pada 2020. Sebab ayam GPS menghasilkan ayam PS (Parent Stock) dan DOC FS. Jadi pemerintah harus cermat menghitung kebutuhan ayam di masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19," tandasnya.

Video terkait:

Video Terkait