Peternak Minta Pemerintah Serap 1.000 Ton Telur per Hari

Peternak menggelar aksi damai terkait anjloknya harga telur di Jakarta, Senin (11/10/2021. (Antara/Dok. Pribadi)

Editor: Arif Sodhiq - Senin, 11 Oktober 2021 | 14:51 WIB

Sariagri - Ratusan peternak dari sejumlah wilayah meminta pemerintah menyerap 1.000 ton telur per hari. Permintaan itu disampaikan dalam aksi damai yang digelar di sejumlah titik di Jakarta, Senin (11/10/2021).

Salah satu peternak asal Blitar yang ikut aksi, Rofi Yasifun mengatakan kebijakan penyerapan telur itu dapat menjadi program pemerintah dalam melindungi peternak petelur dari kerugian sejak Juli 2021.

"Kita minta agar pemerintah membeli telur kami peternak rakyat untuk diserap minimal 1.000 ton per hari selama minimal satu minggu," ujar Rofi, Senin (11/11/2021).

Rofi mengungkapkan anjloknya harga telur dipengaruhi produksi melimpah yang tidak sebanding dengan konsumsi atau kebutuhan.

Peternak mengaku telah merugi sejak akhir Juli 2021 karena harga pakan terus meningkat. Saat ini, harga jagung pakan sudah mengalami kenaikan 50 persen menjadi Rp6.300 - Rp6.800 dari harga sebelumnya berkisar Rp4.500.

Di sisi lain, harga telur di tingkat peternak hanya Rp12.500 - Rp13.500 per kg atau jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) telur yang berkisar Rp21.500-Rp22.500 per kg.

"Kita setiap hari merugi antara Rp8.000 sampai Rp9.000. Harga pakan memang mahal, tapi yang utama kalau harga telur murah, kita akan gulung tikar. Sekarang pun sudah banyak yang gulung tikar," kata Rofi.

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antoni menegaskan agar pemerintah dapat mengatur kebijakan budidaya ayam petelur hanya untuk peternak rakyat. Artinya, perusahaan yang memiliki Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS) dan pakan serta afiliasinya, dilarang melakukan budidaya, menjual ayam hidup dan telur ke pasar tradisional.

Baca Juga: Peternak Minta Pemerintah Serap 1.000 Ton Telur per Hari
Jika Harga Jagung untuk Pakan Masih Naik, Peternak: Istana Mau Dikepung Telur dan Ayam

"Kebijakan seharusnya berpihak untuk melindungi peternak rakyat. Budidaya ayam petelur dikembalikan 100 persen kepada peternak rakyat dengan menerbitkan Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden," kata Alvino.

Dalam aksi damai ini, peternak yang didukung Badan Eksekutif Mahasiswa dari empat universitas menyampaikan tuntutan di sejumlah titik, yakni Lapangan IRTI Monas, Kementerian Perdagangan, Kompleks DPR/MPR Senayan, Kementerian Sosial, Kantor Charoen Pokphand Indonesia, Japfa dan Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan.

Video terkait:

Video Terkait