Balai Karantina Pertanian Jadi Laboratorium Pengujian PMK

Dokter hewan Dinas Pertanian dan Perikanan menyiapkan dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk sapi ternak di Kandang Komunal Gapoktan Desa Mertan, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (18/6/2022). Vaksinasi tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah PMK sapi. (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Rabu, 10 Agustus 2022 | 22:00 WIB

Sariagri - Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) ditunjuk menjadi salah satu dari 12 laboratorium veteriner untuk pengujian penyakit mulut dan kuku (PMK) sesuai dengan Kepmentan No. 560 tahun 2022 tentang Penetapan Laboratorium Veteriner untuk Pemeriksaan dan Pengujian PMK.

“Kini laboratorium Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian masuk dalam daftar laboratorium veteriner untuk pemeriksaan dan pengujian PMK. Jadi tidak hanya untuk kepentingan pengawasan karantina di seluruh Indonesia namun siapa saja dapat memanfaatkan laboratorium kami untuk keperluan pengujian PMK,” kata Kepala Karatina Pertanian Uji Standar Sriyanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Sriyanto mengatakan hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Satgas Penanganan PMK Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur pengendalian hewan dan produk hewan rentan PMK yang dilalulintaskan antar pulau.

Dalam surat edaran dijelaskan bahwa dokumen hasil uji laboratorium menggunakan metoda ELISA dan/atau RT-PCR dengan hasil negatif menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK dari Pulau Zona Hijau menuju Pulau Zona Merah, dan/atau Pulau Zona Hijau, serta dari Pulau Zona Merah di Provinsi Zona Merah menuju Pulau Zona Merah. Lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK dari Pulau Zona Merah menuju Pulau Zona Hijau, atau Pulau Zona Merah dilarang kecuali jika hewan atau produk hewan tersebut telah dinyatakan negatif PMK secara laboratorium.

Berdasarkan Permentan 47 tahun 2020, BBUSKP merupakan salah satu unit pelaksana teknis lingkup Badan Karantina Pertanian yang memiliki tugas memberikan pelayanan pengujian (uji standar, uji rujukan, uji konfirmasi, uji banding dan uji profisiensi). Kemudian memberikan bimbingan teknis pengujian laboratorium, serta bimbingan teknis penerapan dan pengawasan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.

Sriyanto juga menjelaskan jasa pelayanan pengujian pada laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati di balai uji standar karantina pertanian telah mendapatkan pengakuan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Untuk metode pengujian, laboratorium BBUSKP telah menggunakan metode pengujian Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Polymerase Chain Reaction (PCR), Real Time (RT)-PCR, Morphology, Morphometric, dan High-Performance Liquid Chromatograph (HPLC).

“Laboratorium karantina hewan BSL 3 BBUSKP telah mampu melakukan pengujian PMK dengan menggunakan metode pengujian ELISA dan RT-PCR. Beberapa pengujian PMK yang telah dilakukan, yaitu terhadap 28 spesimen berupa serum babi dengan menggunakan metode ELISA NSP untuk mendeteksi antibodi terhadap NSP PMK; 9 spesimen berupa swab kambing dan 1 sampel berupa Bahan Asal Hewan-Daging Babi menggunakan metode RT-PCR; serta 20 spesimen hewan berupa darah segar menggunakan metode qRT-PCR,” kata Sriyanto.

Baca Juga: Balai Karantina Pertanian Jadi Laboratorium Pengujian PMK
Indonesia Optimistis Wabah PMK Capai Nol Kasus Baru di Akhir Tahun 2022

Sebagai laboratorium yang dipercaya menjadi salah satu laboratorium veteriner untuk pemeriksaan dan pengujian PMK, BBUSKP dituntut untuk terus melakukan harmonisasi standar acuan dalam metode pengujian dengan metode yang dikeluarkan oleh Office International de Epizootis/World of Animal Health (OIE/Badan Kesehatan Hewan Dunia).

“Kami akan terus ikuti perkembangan terbaru yang menjadi standar acuan uji yang dikeluarkan oleh OIE, agar hasil pengujian PMK yang dilakukan laboratorium BBUSKP memiliki kredibilitas hasil yang terpercaya untuk menjamin hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan antar area dan antar pulau bebas dari PMK,” kata Sriyanto.

Video Terkait